Kepala Desa Santanamekar : Pembangunan Desa Wisata Batu Blek Terkendala?

 

Kepala Desa Santanamekar Ade Saepudin di Ruang Kerjanya (Dok, KIM Galunggung Info 16/1/2021)

Iman Rohiman

KIM Galunggung Info, Tasikmalaya. Desa wisata sebagai kawasan kegiatan wisata yang selaras dengan budaya telah menjadi kebutuhan desa yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Jika sebuah desa telah menjadi desa wisata dengan sendirinya masyarakat dapat menciptakan dan mengembangkan potensi sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan menyumbang pendapatan desa tanpa menggerus tradisi yang telah lama hidup.

 

Beberapa tahun terakhir desa wisata terus bermunculan seiring kebutuhan wisata masyarakat yang ingin kembali menikmati suasana alami pedesaan. Desa wisata Batu Mahpar di desa Linggawangi kecamatan Leuwisari, Citiis di desa Mandalagiri kecamatan Padakembang, dan Kampung Kolecer di desa Cisayong kecamatan Cisayong beberapa objek wisata yang bertranformasi menjadi desa wisata.

 

Desa Santanamekar yang memiliki potensi air terjun (curug dalam bahasa sunda) seperti Batu Blek, Gado Bangkong, dan Curug Badak serta areal hutan yang ditanami puluhan hektar kopi dan kayu-kayuan dapat menjadi desa wisata manakala ditunjang infrastruktur yang memadai. Diantara infrastruktur yang cukup penting yang belum dipenuhi desa Santanmekar bagi pengembangan desa wisata yaitu fasilitas dan pelayanan transportasi.

 

Akses jalan  wisatawan menuju objek wisata belum dapat dicapai dengan mengunakan kendaraan roda empat. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya jumlah pengunjung menuju objek wisata. Dari masalah inilah maka pemerintah desa Santanamekar bermaksud merencanakan pembangunan fasilitas transportasi. Namun, rencana tersebut terkendala anggaran karena dana desa tahun 2020 dan tahun 2021 yang semula direncanakan untuk membangun fasilitas transportasi dialihkan untuk mencegah pandemi covid -19.

 

Keterangan yang didapatkan dari kepala desa Santanamekar Ade Saepudin bahwa perencanaan pembangunan fasilitas transportasi menuju objek wisata Batu Blek  tidak masuk dalam daftar prioritas pembangunan Dana Desa (DD) tahun 2021.

‘’Dengan begitu sayang dan sayang dari DD itu desa wisata yang sudah dihibahkan oleh masyarakat, dipatok dengan panitia desa wisata dari DD itu tidak kabagean (kebagian),’’ katanya di kantor kepala desa pada Sabtu 16/1/2021.

 

Ade memaparkan lebih lanjut bahwa  dana desa tahun 2021 yang semula akan digunakan untuk pengembangan desa wisata Batu Blek  dialihkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial (JPS).

‘’Saya juga menyesal selaku kepala desa karena ada lagi data covid belum berakhir disebutnya Jaring Pengaman Sosial,’’ tambahnya.

 

JPS melalui BLT desa rencananya  akan menggunakan DD lebih dari 400 juta atau 30% lebih DD dan disalurkan kepada 4 orang kepala keluarga yang betul-betul membutuhkan. Jadi Kelurga Penerima Manfaat (KPM) dari program JPS BLT DD rata-rata berkurang 3 orang setiap RT dibandingkan tahun 2020.

 

Apakah dengan tidak dimasukannya program desa wisata ke dalam DD rencana pembangunan desa wisata itu otomatis berhenti? Jawab kepala desa bahwa pemerintah desa akan terus berikhtiar, berjuang untuk pembangunan desa wisata.

‘’Insya Allah akan berjuang satu ke provinsi satu ke pusat,’’ cetus Ade.

 

Dalam pengembangan desa wisata program ‘’Si Rampak Sekar’’ provinsi Jawa Barat dan Bantuan Pemerintah (BANPER)Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (kemenparekraf) dapat menjadi alternatif sarana pengembangan desa wisata.

 

Himbauan Ade Saepudin selaku kepala desa kepada masyarakat dalam mendukung pembangunan desa agar melaksanakannya dengan kondusif dan memadukan dengan swadaya sehingga menciptakan percepatan pembangunan  yang sesuai harapan.

‘’Karena saya dipilih oleh masyarakat, berasal dari masyarakat, dan akan kembali ke masyarakat diminta dengan kondusif dengan swadayanya,’’ tutupnya.