RDKK Pupuk Bersubsidi tidak diusulkan Pengurus, Anggota POKTAN Tani Mukti Minta Pertanggungjawaban

Anggota Kelompok Tani Mukti sedang Menggelar Musyawarah Menyikapi RDKK Pupuk Bersubsidi yang tidak diusulkan Pengurus Kelompok Tani Mukti di madrasah At-Taqwa Citepus desa Santanamekar 24/1/25 (dok. KIM Galunggung Info)

KIM Galunggung Info, Tasikmalaya. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi yang tidak diajukan pengurus kelompok Tani Mukti kedusunan Citepus desa Santanamekar untuk tahun 2025, mendorong anggota kelompok Tani Mukti menggelar musyawarah di madrasah At-Taqwa kampung Citepus desa Santanamekarpada 24/1/25.

Hadir pada rembug petani anggota BPD desa Santanamekar Asep Wawan Setiawan, kepala wilayah (kawil) kedusunan Citepus desa Santanamekar Suhendar, bendahara BUMDes Girijaya desa Santanamekar Bambang, ketua RW 02 kampung Citepus Agus, ketua RW 03 kampung Citepus Mulyana, ketua RT 01 RW 02 Iyan, ketua RT 02 RW 02 Suherman, ketua RT 03 RW 02 Jajang, dengan peserta sebanyak 24 orang.

Menurut keterangan kawil Suhendar pada pembukaan musyawarah mengatakan pihak pemerintah desa Santanamekar merasa prihatin atas tidak diajukannya RDKK pupuk bersubsidi oleh kelompok Tani(poktan) Mukti.

"Pihak desa sangat menyayangkan kuota pupuk yang tidak diajukan kelompok Tani Mukti, padahal kelompok Tani lain sudah mengusulkan," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa dengan tidak diajukannya RDKK pupuk bersubsidi maka kelompok Tani Mukti tidak mendapat kuota pupuk subsidi dari pemerintah di awal tahun 2025.

"Akibatnya kelompok Tani Mukti tidak mendapat kuota pupuk, padahal penggunaan pupuk oleh petani tidak dapat ditunda," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh bendahara BUMDes Girijaya Bambang bahwa dari 165 petani kedusunan Citepus hanya 43 yang mengusulkan pupuk bersubsidi.

"43 anggota poktan Mekar Tani dari kampung Ganimukti sudah mengusulkan, sementara 122 anggota Tani Mukti tidak mengusulkan," katanya.

Sementara jajaran pengurus yang hadir pada musyawarah hanya sekretaris kelompok Tani Mukti Yuyu tanpa dihadiri ketua Dikdik dan bendahara Ida.

Menjawab keterangan yang disampaikan kawil Suhendar dan bendahara BUMDes Bambang, Yuyu menjelaskan bahwa sejak awal 2024 pihaknya sudah tidak dilibatkan dalam pengelolaan baik terkait program maupun penyediaan pupuk subsidi.

"Sejak awal tahun 2024 sudah tidak dilibatkan oleh ketua baik dalam program maupun pupuk subsidi," katanya.

Dirinya menambahkan pengelolaan aset kelompok tani, penerimaan bantuan, dan hasil usaha kelompok tani pun pihaknya sudah tidak mengetahui sejak awal 2024.

"Pengeloaan traktor dan mesin penyedot air, bantuan-bantuan yang diterima, uang hasil penyewaan traktor sudah tidak diketahui," ucapnya.

"Semua hal dipegang sendiri, termasuk masalah keuangan dari hasil usaha," tambahnya.

Sangat disesalkan ketua poktan Mukti Dikdik tidak hadir, sehingga anggota poktan tidak mendapat keterangan yang jelas terkait pertanggungjawaban pengurus.

Ketua, sekretaris, dan bendahara selaku pengurus inti seyogyanya semua dapat hadir. Sehingga semua pertanyaan, keluhan, saran dan kritik anggota dapat terjawab. Namun dengan hanya dihadiri sekretaris yang juga sudah tidak dilibatkan menandakan ada yang tidak sehat dalam poktan Tani Mukti. Sedang ketidakhadiran ketua dan bendahara mengindikasikan itikad yang tidak bertanggung jawab selaku pengurus.

Witri, salah satu anggota poktan Tani Mukti, menanyakan apakah ada jalan keluar agar petani tetap mendapat pupuk bersubsidi walaupun RDKK pupuk bersubsidi tidak diajukan.

"Apakah ada solusi agar pupuk bersubsidi dapat digunakan walaupun RDKK tidak diusulkan," tanyanya.

Agar kuota pupuk subsidi tetap dapat dipakai para petani, Bambang selaku bendahara BUMDes menjawab, ia meminta agar para petani segera mengumpulkan data berupa photo kopi KTP, KK, dan sppt. Sementara ketua RW 02 Agus diusulkan sebagai wakil sementara poktan untuk melaksanakan pendataan.

"Photo copy KTP, KK, dan sppt untuk pendataan. Ketua RW Agus menjadi wakil sementara untuk mengumpulkan data," usulnya.

Semua anggota poktan yang hadir menyetujui usulan tersebut untuk kemudian dilaksanakan dengan sesegera mungkin.

Sementara untuk kepengurusan yang tidak berjalan sesuai harapan, semua anggota poktan menyetujui akan melaksanakan kembali musyawarah untuk meminta laporan pertanggungjawaban pengurus sekaligus untuk memutuskan apakah kelompok Tani Mukti akan dibubarkan atau membentuk kelompok Tani yang baru.